Ketua DPC PPP Kota Mojokerto, Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan, S.H., M.HP., C.C.D., mengatakan amanah yang diberikan melalui SK kepengurusan baru menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk segera bekerja dan melakukan pembenahan organisasi.

Menurutnya, kepengurusan baru berkomitmen menjadikan PPP sebagai partai yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas partai.

"Amanah SK ini adalah bahan bakar bagi kami untuk bergerak cepat. Misi utama kami ke depan adalah menjadikan PPP sebagai partai yang modern. Kami ingin membuktikan bahwa PPP adalah rumah yang ramah, inklusif, dan akomodatif bagi seluruh elemen masyarakat," ujar Rizky Fauzi.

Ia menjelaskan, arah pembangunan PPP Kota Mojokerto akan mengedepankan kolaborasi lintas generasi dengan memadukan pengalaman para ulama dan senior partai dengan semangat serta kreativitas generasi muda.

Selain tetap menjadikan nilai-nilai religius sebagai fondasi perjuangan, kepengurusan baru juga berupaya menghadirkan wajah PPP yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menarik minat kalangan muda untuk aktif dalam politik.

Rizky menegaskan, pihaknya akan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda Kota Mojokerto untuk berpartisipasi, berkreasi, dan berkontribusi dalam membesarkan partai.

Menatap Pemilihan Legislatif mendatang, DPC PPP Kota Mojokerto telah menetapkan target yang cukup ambisius, yakni meningkatkan perolehan kursi sekaligus membentuk satu fraksi utuh di DPRD Kota Mojokerto.

"Target kami tidak main-main. Dengan struktur yang lebih segar dan pendekatan yang modern, target utama kami di Pileg mendatang adalah menambah perolehan kursi dan mengamankan satu fraksi utuh di DPRD Kota Mojokerto. Kami siap menjemput kemenangan baru," tegasnya.

Ia optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui konsolidasi internal yang solid, penguatan jaringan hingga tingkat bawah, serta pendekatan politik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Di akhir keterangannya, DPC PPP Kota Mojokerto mengajak seluruh kader, simpatisan, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk bersatu serta berkolaborasi membangun organisasi yang semakin kuat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang lebih maju, sejahtera, dan religius. (*)

Ketua Umum Forum Lintas Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI)

Kondisi industri jasa konstruksi nasional saat ini berada pada titik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Lonjakan harga material, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya tekanan biaya pelaksanaan proyek telah menciptakan tantangan besar bagi para pelaku usaha konstruksi di seluruh Indonesia.

Karena itu, pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengakui memiliki kewenangan diskresi untuk menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi angin segar sekaligus harapan bagi dunia konstruksi nasional.

Dalam wawancara dengan RMOL, Menteri PU menyampaikan bahwa para kontraktor mulai mengeluhkan kondisi yang mereka hadapi saat ini.

"Kontraktor sudah mulai ada yang ngeluh. Iyalah pastilah. Semua harga naik, semen naik, aspal naik, besi naik, baja naik. Saya juga punya diskresi untuk bisa menaikkan HPS itu, tapi tetap ada prosesnya."

Pernyataan tersebut mengandung dua pesan penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa pelaku jasa konstruksi sedang menghadapi tekanan biaya yang nyata akibat kenaikan harga material. Kedua, Menteri PU memiliki ruang kebijakan atau diskresi yang dapat digunakan untuk mengambil langkah percepatan dalam menyesuaikan HPS dengan kondisi pasar terkini.

Bagi Forum Lintas Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI), kedua hal tersebut menunjukkan bahwa alasan dan kewenangan untuk melakukan penyesuaian HPS sebenarnya sudah tersedia. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian mengambil keputusan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Triple Shock Industri Konstruksi

Saat ini industri konstruksi nasional menghadapi apa yang dapat disebut sebagai triple shock.

Pertama, pelemahan nilai tukar rupiah yang pada pertengahan Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.070 per dolar AS. Kondisi ini berdampak langsung terhadap harga berbagai material konstruksi yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Kedua, kenaikan harga material konstruksi yang dalam sejumlah komoditas mencapai 20 hingga 30 persen dibandingkan harga saat penyusunan HPS pada akhir tahun 2025. Kenaikan tersebut membuat banyak kontraktor kesulitan mempertahankan margin usaha, bahkan sebagian terancam mengalami kerugian.

Ketiga, meningkatnya risiko keselamatan kerja akibat tekanan biaya proyek. Ketika kontraktor dipaksa bekerja dengan HPS yang sudah tidak realistis, potensi pengurangan standar keselamatan dan kualitas pekerjaan menjadi semakin besar. Insiden yang menimbulkan korban jiwa pada proyek di kawasan Margorejo, Surabaya, menjadi pengingat bahwa tekanan ekonomi dalam proyek konstruksi tidak hanya berdampak pada aspek bisnis, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia.

HPS Harus Menyesuaikan Harga Pasar

Secara regulatif, pemerintah sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup jelas. Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa HPS harus disusun berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, HPS tidak boleh terjebak pada angka yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan. Ketika harga pasar berubah secara signifikan, maka penyesuaian HPS menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Mempertahankan HPS lama di tengah lonjakan harga material justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, mulai dari menurunnya kualitas pekerjaan, terganggunya pelaksanaan proyek, hingga munculnya risiko hukum dan administratif di kemudian hari.

Tiga Langkah Darurat

Atas dasar itu, FORJASI mengusulkan tiga langkah darurat nasional.

Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri PU, dan LKPP mengenai Adjustment HPS Nasional paling lambat 5 Juli 2026. Kebijakan ini diperlukan agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota memiliki pedoman yang sama dalam melakukan penyesuaian HPS.

Kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme addendum kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 untuk paket-paket pekerjaan yang telah berjalan. Dengan demikian, kontraktor tidak dipaksa menanggung seluruh dampak kenaikan harga yang terjadi di luar perencanaan awal.

Ketiga, penyusunan HPS harus menggunakan harga pasar riil Juni 2026 sebagai dasar perhitungan baru. HPS yang dibuat berdasarkan kondisi harga pada Desember 2025 jelas sudah tidak lagi mencerminkan realitas pasar saat ini.

Menyelamatkan Industri dan Pembangunan

Penyesuaian HPS bukan semata-mata untuk kepentingan kontraktor. Kebijakan ini justru bertujuan melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Dengan HPS yang realistis, mutu pekerjaan dapat dipertahankan, keselamatan kerja lebih terjamin, proyek pembangunan berjalan sesuai target, serta penyerapan APBN dan APBD dapat berlangsung optimal. Sebaliknya, apabila penyesuaian terus ditunda, risiko proyek mangkrak, gagal mutu, hingga munculnya persoalan hukum akan semakin besar.

Industri konstruksi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Ketika sektor ini terganggu, dampaknya akan dirasakan oleh banyak sektor lain, mulai dari infrastruktur, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk mengambil langkah cepat dan terukur. Pernyataan Menteri PU mengenai adanya diskresi menunjukkan bahwa ruang kebijakan tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan yang berpihak pada keberlanjutan pembangunan nasional.

Sebelum terlambat, pemerintah perlu segera bertindak. Adjustment HPS nasional bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan industri konstruksi Indonesia di tengah gejolak ekonomi yang sedang berlangsung.

R. Mohammad Ali

Ketua Umum Forum Lintas Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI)

Ferlix menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah memiliki kebijakan maupun toleransi terhadap perekrutan tenaga kerja di bawah umur. Menurutnya, Gion Spa justru merasa dirugikan karena diduga menjadi korban penipuan dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses penyaluran tenaga kerja.

"Kami sangat terkejut ketika mengetahui usia sebenarnya dari kedua anak tersebut. Informasi itu baru kami peroleh setelah adanya pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Jika sejak awal kami mengetahui bahwa mereka masih di bawah umur, tentu kami tidak akan pernah menerima mereka bekerja di tempat kami," tegas Ferlix, Kamis (11/6/2026).

Menurut Ferlix, seluruh proses penerimaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan dokumen kependudukan yang diserahkan saat proses rekrutmen. Secara administratif, dokumen yang ditunjukkan saat itu memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Namun dalam perkembangannya, pihak manajemen memperoleh informasi bahwa identitas yang digunakan diduga tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga usia kedua anak tersebut tampak lebih tua dibanding usia riil mereka.

"Kami merasa menjadi korban dari dugaan pemalsuan identitas. Apabila benar ada pihak yang sengaja membawa anak di bawah umur dengan menggunakan dokumen yang diduga dipalsukan atau tidak sesuai fakta sebenarnya, maka pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya.

Ferlix menegaskan bahwa perhatian penyidik seharusnya tidak hanya terfokus pada lokasi tempat anak-anak tersebut bekerja, tetapi juga harus mengusut pihak yang diduga berperan sejak awal proses perekrutan.

"Fokus penyelidikan harus diarahkan kepada siapa yang merekrut, siapa yang membawa mereka dari daerah asal, siapa yang menempatkan mereka, siapa yang menyediakan dokumen identitas tersebut, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari proses itu. Jangan sampai pihak yang diduga menjadi korban penipuan justru disudutkan, sementara pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab lolos dari proses hukum," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila benar terdapat unsur kesengajaan dalam membawa dan menempatkan anak di bawah umur menggunakan identitas yang tidak sesuai, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum, mulai dari administrasi kependudukan, perlindungan anak, hingga ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Selama proses penyelidikan berlangsung, Gion Spa mengaku bersikap kooperatif dengan memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Manajemen juga menyatakan siap mendukung proses hukum guna mengungkap fakta secara menyeluruh dan objektif.

"Sejak awal kami kooperatif. Kami membuka akses informasi yang diperlukan penyidik karena kami juga berkepentingan agar pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dapat terungkap," kata Ferlix.

Kasus yang mencuat pada Juni 2026 tersebut melibatkan dua anak berinisial R (14) dan AA (15) asal Lampung. Perkara ini mendapat perhatian luas karena menyangkut dugaan eksploitasi dan perlindungan anak, serta menjadi perhatian khusus DPRD Kota Surabaya mengingat Surabaya selama ini dikenal sebagai Kota Layak Anak.

Publik kini menantikan langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap secara menyeluruh rantai perekrutan dan penempatan kedua anak tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum agensi atau pihak lain yang berperan dalam proses keberangkatan, penempatan, maupun penggunaan dokumen identitas yang diduga tidak sesuai dengan data sebenarnya.

Manajemen Gion Spa berharap pengungkapan perkara ini tidak berhenti pada pihak penerima tenaga kerja semata, melainkan mampu membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam rantai perekrutan anak di bawah umur, sehingga perlindungan terhadap anak dapat ditegakkan secara maksimal dan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (puput) 

PT Puspa Agro Jatim resmi meluncurkan website puspaagrojatim.id sebagai sarana digital yang memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai layanan di kawasan Pasar Induk Puspa Agro. Melalui platform tersebut, proses pendaftaran lapak, penyewaan stan maupun lahan usaha, hingga pembayaran kini dapat dilakukan secara daring.

Peluncuran website ini menjadi bagian dari transformasi digital yang tengah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selain memudahkan transaksi, sistem digital tersebut juga diharapkan mampu menjangkau konsumen dan pelaku usaha dari kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Komisaris Utama PT Puspa Agro, Fairouz Huda, mengatakan digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Puspa Agro sebagai pusat perdagangan komoditas pertanian yang modern.

"Dengan adanya website ini, kami berharap dapat menjangkau pasar Gen Z dan membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak muda untuk mengenal serta terlibat dalam sektor agribisnis," ujarnya saat peluncuran website di kawasan Pasar Induk Puspa Agro, Selasa (2/6/2026).

Menurut Fairouz, website tersebut nantinya tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga menjadi pusat transaksi digital yang terintegrasi dengan berbagai platform media sosial. Tahap awal integrasi dilakukan dengan TikTok dan akan dikembangkan ke Instagram maupun Facebook.

Sementara itu, Direktur Utama PT Puspa Agro, M. Diah Agus Muslim, menegaskan bahwa digitalisasi layanan juga bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

"Semakin sedikit proses tatap muka, maka peluang terjadinya pelanggaran juga semakin kecil. Karena itu kami mendorong seluruh proses administrasi dilakukan secara digital," katanya.

Saat ini PT Puspa Agro mengelola lahan seluas sekitar 50 hektare dengan tingkat okupansi yang masih terbuka hingga 50 persen. Area tersebut terdiri dari berbagai jenis stan, bangunan usaha, dan lahan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, peternakan, maupun perdagangan hasil pangan.

Berbagai fasilitas pendukung juga telah disiapkan, mulai dari tiga gudang kering, dua fasilitas cold storage, hingga area nursery untuk mendukung kegiatan pembibitan dan pengembangan komoditas pertanian.

Dengan sistem online yang diterapkan, calon penyewa dapat mengetahui ketersediaan lapak dan lahan secara real time, melakukan pemesanan, serta menyelesaikan pembayaran melalui layanan perbankan tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Agus Muslim optimistis langkah digitalisasi ini akan memperkuat daya saing Puspa Agro sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan petani, pelaku UMKM, pedagang, dan konsumen dalam satu ekosistem bisnis yang lebih modern.

"Ini bukan sekadar peluncuran website, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem agribisnis yang lebih efisien, transparan, dan mampu mengikuti perubahan perilaku pasar di era digital," pungkasnya. (puput)

Samsurin menilai penyelenggaraan kegiatan otomotif yang memiliki regulasi resmi, seperti road challenge dan slalom, seharusnya melibatkan serta berkoordinasi dengan IMI sebagai induk organisasi kendaraan bermotor. Menurutnya, penyelenggara telah mengabaikan peran organisasi yang selama ini melakukan pembinaan terhadap komunitas dan olahraga otomotif di Kota Surabaya.

Ia juga menyoroti pelaksanaan kegiatan di luar Sirkuit Bung Tomo yang selama ini menjadi pusat kegiatan otomotif resmi di Surabaya. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ekosistem pembinaan otomotif yang telah dibangun bersama sekaligus mengurangi optimalisasi fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Sebagai bentuk keberatan, IMI Surabaya telah menyampaikan surat kepada pihak terkait dan meminta IMI Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Bahkan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Pedoman Nasional Organisasi Kendaraan Bermotor, Samsurin meminta agar dilakukan tindakan tegas.

"IMI Kota Surabaya mengecam IIMS dan Dyandra Promosindo karena dinilai tidak beretika dalam menjalankan kegiatan otomotif di Surabaya," tegas Samsurin.

Berbeda dengan sikap ketuanya, Bendahara Umum IMI Kota Surabaya, Yusuf Ibnu, melihat ajang slalom dalam Indonesia Motor Show 2026 sebagai kegiatan positif yang dapat menjadi sarana pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda di bidang otomotif.

Menurut Yusuf, olahraga otomotif seperti slalom tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu membentuk karakter melalui disiplin, konsentrasi, ketelitian, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

"Saya mendukung penuh kegiatan slalom ini karena memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk belajar disiplin, fokus, serta mengembangkan kemampuan mengemudi. Event seperti ini juga bisa menjadi sarana lahirnya pembalap-pembalap berbakat dari Surabaya," ujar Yusuf.

Di tengah polemik yang berkembang, Yusuf juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi, etika, dan semangat kebersamaan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

Menurutnya, tidak bijak memberikan penilaian negatif terhadap seseorang atau suatu pihak tanpa terlebih dahulu melakukan komunikasi dan memahami persoalan secara menyeluruh.

"Dalam kehidupan berorganisasi, kita harus bijak dalam memberikan penilaian. Jangan mudah menuding seseorang atau pihak tertentu tidak beretika apabila belum pernah bertemu, berdialog, atau memahami duduk persoalannya secara lengkap. Penilaian yang terburu-buru tentu kurang elok dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan," katanya.

Yusuf berharap perbedaan pandangan yang muncul dapat menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan di dunia otomotif Surabaya. Menurutnya, tujuan utama yang harus dikedepankan adalah kemajuan olahraga otomotif, pembinaan atlet muda, serta terciptanya iklim yang sehat bagi komunitas dan pelaku otomotif di Kota Pahlawan.

Sementara itu, ajang slalom yang berlangsung di kawasan Grand City Surabaya mendapat antusiasme tinggi dari pengunjung. Sejumlah pembalap nasional tampil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menaklukkan lintasan teknis yang disiapkan panitia. Kehadiran mereka sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal olahraga otomotif yang kompetitif, aman, dan berprestasi.

Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus mendorong perkembangan dunia otomotif Surabaya melalui semangat kolaborasi, profesionalisme, dan saling menghormati. (puput) 

Dalam momentum tersebut, Dafam Pacific Caesar Surabaya resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) sebagai bentuk sinergi antara sektor perhotelan, media, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam mendukung geliat ekonomi kreatif Kota Pahlawan.

Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan acara, mulai dari layanan cek mata gratis bagi masyarakat yang didukung Surabaya Eye Clinic, senam aerobik bersama warga, cooking demo, hingga lomba merias yang melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha kecantikan.

Selain kegiatan sosial dan hiburan, acara juga diramaikan dengan agenda edukasi literasi media dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional. Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mohammad Faridz Afif, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di era digital.

Assistance Vice President Head of Postpaid IM3 Platinum East Java, Novita Anjarsari, mengatakan kolaborasi antara Dafam Pacific Caesar Surabaya dan AWS menjadi langkah strategis dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan media sekaligus mendukung perkembangan sektor pariwisata dan UMKM di Surabaya.

“Momentum HJKS ke-733 ini sangat tepat untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha, media, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta pariwisata di Surabaya,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Warga dari kawasan Kejawan Putih Tambak dan Manyar Sabrangan tampak aktif mengikuti sesi senam aerobik yang dipandu Coach Bebel. Sementara itu, cooking demo bersama Chef Muntiani dari Manita dan lomba merias yang didukung Salsa Beauty Centre turut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

General Manager Dafam Pacific Caesar Surabaya, Muhamad Muamar Khadafi, menegaskan bahwa Gebyar Bazar Rakyat kini telah berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Gebyar Bazar Rakyat bukan sekadar tempat transaksi UMKM, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, kesehatan, dan edukasi warga. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah membuat perayaan HJKS tahun ini lebih bermakna,” katanya.

Sementara itu, Ketua AWS, Kiki Kurniawan, menyambut positif bergabungnya Dafam Pacific Caesar Surabaya dalam kolaborasi bersama insan pers.

Menurutnya, sinergi antara media dan industri perhotelan menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan edukasi dan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik sinergi ini. Kolaborasi dalam momentum Hari Kebebasan Pers Internasional di tengah bazar rakyat membuktikan bahwa pers dan dunia usaha dapat berjalan beriringan untuk mengedukasi publik sekaligus mendorong bangkitnya ekonomi kreatif lokal,” ujar Kiki.

Melalui kolaborasi tersebut, Gebyar Bazar Rakyat HJKS ke-733 diharapkan mampu terus menjadi wadah pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan kebersamaan antar elemen masyarakat di Kota Surabaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan surat edaran yang ditandatanganinya pada 2 Maret 2026 tersebut memuat sejumlah ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat, perangkat daerah (PD), instansi, hingga satuan pendidikan.

"Bagi peserta didik agar menerapkan pembatasan konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per orang per hari, garam maksimal 1 sendok teh per orang per hari, dan lemak/minyak maksimal 5 sendok makan per orang per hari," ujar Lilik Arijanto, Jumat (6/3/2026).

Dalam SE tersebut, Pemkot Surabaya juga membatasi penyediaan serta penjualan makanan maupun minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak tinggi di lingkungan perkantoran, sekolah, fasilitas pelayanan publik, serta area yang menjadi kewenangan masing-masing.

"Kami mendorong penyediaan makanan dan minuman sehat pada setiap kegiatan dan acara resmi, dengan mengutamakan menu rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak," jelas Lilik.

Selain itu, Pemkot Surabaya meminta Dinas Pendidikan (Dispendik), Kantor Kementerian Agama, serta satuan pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kantin sekolah sehat.

"Tidak menyediakan atau membatasi makanan dan minuman tinggi GGL, mengurangi minuman berpemanis dalam kemasan, serta mengimbau peserta didik agar mengurangi konsumsi minuman kekinian seperti es teh manis, es kopi manis, dan minuman manis lainnya yang disediakan di kedai maupun retail," papar Lilik. 

Di samping itu, siswa juga diimbau mengurangi konsumsi makanan instan serta gorengan secara berlebihan, dan lebih mengutamakan makanan segar yang bergizi seimbang serta aman dikonsumsi anak. Sementara itu, pihak sekolah didorong membiasakan peserta didik mengonsumsi air putih, buah, dan sayur, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Untuk memperluas implementasi surat edaran ini, Pemkot Surabaya menugaskan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, instansi, UMKM, serta peserta didik terkait pentingnya pembatasan konsumsi GGL dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, Lilik menegaskan bahwa Pemkot Surabaya juga mendukung pencantuman informasi label gizi serta pesan kesehatan terkait GGL pada media informasi di lingkungan kerja, sekolah, dan fasilitas umum.

"Kepala sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid terkait pentingnya pembatasan makanan tinggi GGL serta perilaku hidup bersih dan sehat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membatasi konsumsi makanan siap saji yang mengandung GGL berlebihan," katanya.

Lilik menjelaskan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Surabaya. Penyakit seperti diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan kolesterol menjadi masalah kesehatan utama yang terus mengalami peningkatan serta berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Data Dinkes Surabaya tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 10 penyakit tidak menular terbanyak, hipertensi menempati urutan pertama dengan jumlah kasus mencapai 248.193 kasus. Sementara itu, diabetes melitus berada pada urutan kedua dengan 112.893 kasus.

"Salah satu faktor risiko utama yang berperan dalam terjadinya hipertensi dan diabetes melitus adalah obesitas yang ditandai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 27. Obesitas pada penduduk usia 15 tahun tercatat sebesar 13,48 persen," ungkapnya.

Menurut Lilik, obesitas salah satunya dipengaruhi oleh tingginya konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak secara berlebihan, terutama pada makanan siap saji dan jajanan anak sekolah.

"Pola konsumsi GGL yang terbentuk sejak usia dini berpotensi berlanjut hingga usia dewasa dan meningkatkan risiko terjadinya obesitas, diabetes melitus, serta hipertensi pada usia produktif," pungkasnya. (Red)

 "Pengujian kekesatan dan ketidakrataan jalan merupakan program pekerjaan JPT dalam rangka peningkatan kualitas jalan. Selain itu melalui program ini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya layanan ke pemakai jalan, agar lebih nyaman dan aman dalam menikmati perjalanan, karena dengan melakukan pengujian secara berkala dan berbasis data teknis, kami dapat memastikan kondisi perkerasan terkini serta hasil evaluasinya akan menjadi dasar program pemeliharaan secara tepat dan berkelanjutan" ujarnya.

Taufik menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengujian tingkat Kekesatan dan Ketidakrataan permukaan jalan tol dilaksanakan tanpa penerapan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka–tutup ruas maupun penutupan lajur. 

“Pengujian dilaksanakan dengan metode running test, di mana kendaraan penguji bergerak mengikuti arus lalu lintas dengan kecepatan tertentu sesuai standar pengukuran. Dalam pelaksanaannya, kami juga menyiagakan tim pengamanan di lapangan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan terkendali," jelas Taufik.

JPT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan.

Informasi lalu-lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android. (Red)

Sembilan guru besar UINSA mendapat kesempatan untuk memaparkan visi misinya di hadapan sekitar 250 alumni yang memadati aula Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. 

Dari Sembilan guru besar yang tampil di acara sarasehan IKA UINSA, ada tiga orang yang pernah menjabat sebagai Rektor UINSA. Masing-masing Prof Nur Syam MSi yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen Kemenag RI, tapi posisinya hanya sebagai pemantik diskusi karena paling senior dan sudah tidak bisa mencalonkan karena faktor usia. Kedua Prof Masdar Hilmy, mantan rektor UINSA 2018-2022, yang sekarang menjabat sebagai direktur Pascasarjana UINSA. Ketiga, Prof Ahmad Muzakki, yang menjabat rektor sejak 1 Juni 2022 dan akan berakhir tahun ini.

Selain itu, ada empat guru besar wanita yang juga tampil menyemarakkan acara sarasehan ini. Masing-masing Prof Evi Fatimatur Rusydiyah, Prof Husniyatus Salamah Zainiyati, Prof Zumroatul Mukaffa dan Prof Titik Triwulan Tutik.

 ‘’Di era Menteri Agama sekarang, banyak guru besar wanita yang menjadi rektor PTKIN. Jadi, peluangnya sangat terbuka lebar,’’ ujar Ismail Nachu, pembina IAKA UINSA, mengomentari banyaknya kandidat dari kalangan wanita.

Dari sembilan guru besar yang diberi kesempatan menyampaikan visi misinya untuk memajukan UINSA ke depan, hanya Prof Rubaidi yang terang-terangan menyatakan diri bakal maju menjadi calon rektor. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat ini merasa terpanggil karena kampusnya sangat tertinggal dalam produktivitas karya ilmiah dibandingkan kampus PTKIN yang lain.

‘’Bila diukur dari sisi produktivitas karya ilmiah, UINSA berada di urutan 6. Padahal secara positioning dan ekstensing, UINSA berada di kota terbesar kedua di Indonesia. Ini yang membuat salah satu keprihatinan saya sekarang,’’ tukas guru besar bidang Ilmu Tasawuf.

Kecemasan lainnya disampaikan Prof Muhibbin Zuhri, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Menurut mantan ketua PCNU Surabaya, institusi perguruan tinggi sekarang sudah menjauh dari khittahnya (garis besar perjuangannya).

 Perguruan tinggi sudah dijadikan industri barang dan jasa. Kapitalisme sudah merambah institusi perguruan tinggi. Mereka berlomba-lomba memperbanyak mahasiswa dengan menaikkan biaya kuliah.

‘’UIN yang seharusnya mencetak sarjana berwawasan agama mulai bergeser dari khittahnya. Agar tidak terus menjauh dari asalnya, diperlukan kepemimpinan transformatif yang tidak berorientasi pada misi kapitalis semata,’’ sindirnya.

Kritikan tak kalah pedas juga datang dari mantan rektor UINSA Prof Masdar Hilmy. Menurutnya

arah dan visi pendidikan tidak bisa dimonopoli satu pemikiran individu yang terputus dengan koneksi yang ada di luar kampus. 

Salah satunya dengan para alumni. Visi UINSA ke depan harus banyak mengakomodir untuk merumuskan hal-hal penting bersama IKA UINSA. Kolektivitas ini penting untuk menghadapi tantangan di era transformatif.

‘’Kebersamaan UINSA dengan alumninya sangat penting untuk membangun kampus. Misalnya soal bagaimana konstruksi kurikulumnya, perlunya integrasi dan hilirisasi dalam berbagai bidang yang perlu diwujudkan bersama. Pokoknya, Bersama Kita Bisa,’’ tegasnya.

Dosen senior Prof Nur Syam lebih fokus menyoroti kurikulum dan kontribusi guru besar yang ada di kampus. Agar kurikulum bisa berdampak kepada alumni, perlu ada revolusi kurikulum yang harus dilakukan dan dikembangkan oleh kampus. 

Terutama terkait dengan konteks menyiapkan alumni menjalani kehidupan di tengah arus transformasi digital. Termasuk bagaimana mengintegrasikannya dengan AI (kecerdasan buatan).

Nur Syam juga mengkritik keberadaan guru besar yang tidak banyak memberi kontribusi positif terhadap kampus. Keberadaan mereka tak ubahnya dengan gedebog (batang pohon pisang). 

Menurutnya, sekarang di kampus banyak profesor gedebog. ‘’Yaitu profesor yang setelah dikukuhkan selanjutnya tidak pernah berkontribusi ke kampus maupun masyarakat luas. Ini menjadi tugas pimpinan kampus yang transformative,’’ harapnya.

Sedang Rektor UINSA Prof Ahmad Muzakki menyampaikan paparannya dengan singkat.  Menurutnya, bila kampus ingin naik kelas ada tiga kata kunci yang harus dikedepankan. Yaitu, adaptasi, inovasi dan distingsi.

 ‘’Sebagai keluarga besar UINSA, kita tidak boleh kehilangan basis intelektual kita. Diantaranya, semua dosen wajib menguasai kitab kuning,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UINSA Dr. Ida Fauziyah mengungkapkan, sarasehan ini bertujuan untuk menampung masukan dalam rangka menguatkan eksistensi UINSA sebagai pusat keunggulan global. Terutama untuk pemimpin kampus mendatang. Karena itu, tema yang diangkat di acara sarasehan ini adalah Menjaga Marwah Menguatkan arah UINSA sebagai Pusat Keunggulan Global dan Kepemimpinan Transformasi.

‘’Kalau kemudian ada yang mengaitkan sarasehan ini dengan agenda suksesi kepemimpinan di UINSA ya silakan,’’ papar mantan Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024.

Ida Fauziyah berharap, siapapun rektor yang nantinya terpilih harus bersinergi dengan IKA UINSA. ‘’Jangan hanya menjadikan para alumni yang ternaungi dalam wadah IKA UINSA sebagai bagian dari masa lalu saja, tapi jadikan potensi dan patner strategis di masa depan,’’ tandasnya disambut aplaus tepuk tangan para hadirin. 

Hal senada juga diungkapkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Prof Dr Phil Sahiron MA yang membuka acara sarasehan mewakili Menteri Agama. 

‘’Alumni harus dirangkul dan diajak bersama untuk berkontribusi positif dalam mengembangkan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik,’’ tandasnya. (Red)

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap fluktuasi harga energi global, terutama potensi kenaikan harga minyak dunia. Isu pemblokiran Selat Hormuz turut menjadi perhatian karena berisiko mengganggu distribusi energi internasional dan berdampak langsung pada harga BBM serta kebutuhan pokok.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait situasi global. Ia menambahkan, terdapat imbauan agar perjalanan luar negeri yang tidak mendesak dapat ditunda sementara dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan dinamika global yang berkembang. 

Di sisi lain, Wali Kota Eri mengatakan bahwa potensi ancaman inflasi telah dibahas berulang kali bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya. Pemkot Surabaya akan memantau perkembangan dan skala kenaikan harga hingga pekan depan sebagai langkah antisipatif.

“Ini sudah kita rapatkan berulang kali dengan semua stakeholder terkait kemungkinan inflasi. Kita lihat skala harga sampai minggu depan. Karena dengan Selat Hormuz yang diblokir dan semakin masifnya perang ini, kami khawatir ketika harga minyak naik otomatis akan mempengaruhi harga semua barang di Indonesia, khususnya Surabaya,” ujar Wali Kota Eri, Kamis (5/3/2026).

Sebagai kepala daerah, ia menegaskan bahwa prioritas Pemkot Surabaya adalah mencegah gejolak global tersebut menjalar menjadi lonjakan harga yang sulit dikendalikan di tingkat lokal. Menurutnya, dinamika geopolitik berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, sehingga penguatan strategi pengendalian inflasi di daerah menjadi langkah yang harus segera diintensifkan.

“Yang menjadi perhatian utama kami adalah potensi dampak terhadap inflasi. Kondisi geopolitik bisa berpengaruh pada kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Karena itu, kami akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah,” tegasnya.

Pemkot Surabaya akan mengintensifkan pemantauan harga di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor, serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman. Selain itu, intervensi melalui Pasar Murah juga disiapkan sebagai langkah konkret menjaga daya beli masyarakat.

“Kita akan melakukan Pasar Murah. Kita juga akan menjaga inflasi agar di Surabaya tidak tinggi meskipun dengan kejadian global ini,” imbuhnya.

Seiring dengan itu, Pemkot Surabaya terus mencermati perkembangan situasi internasional dan menyiapkan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas ekonomi serta ketenteraman masyarakat Kota Pahlawan.

“Yang terpenting bagi kami di daerah adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas kota. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali akibat situasi global,” lanjutnya.

Terkait pendataan warga Surabaya yang berada di luar negeri, Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan informasi yang diterima, warga Indonesia, termasuk warga Surabaya, dalam kondisi aman.

Wali Kota Eri juga memastikan tidak ada pejabat Pemkot Surabaya yang sedang menjalankan ibadah umrah di tengah situasi tersebut. “Enggak ada, insyaallah enggak ada,” ujarnya.

Di samping langkah pengendalian inflasi, ia kembali mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak.

“Kepada masyarakat Surabaya, saya mengimbau agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak. Dengan melihat situasi saat ini, demi keamanan dan keselamatan, perjalanan tersebut bisa dijadwalkan ulang,” pungkasnya. (Red)